Ketum HMI Ciamis: Jangan Sampai Kedaulatan Rakyat Disabotese Oleh Para Elite Politik

Foto : Ilustrasi 

hmiacehtimur.com | Ciamis - Partai politik dimohon tidak menutup mata terhadap konstituen serta para pemilihnya dalam memastikan calon presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024. Penentuan capres jangan absolut cuma di tangan pimpinan parpol serta elitenya.

Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam( HMI) Cabang Ciamis, Siraj Naufal berkata jangan hingga kedaulatan rakyat disabotese oleh para elite politik.

" Bukan omong kosong belaka kalau suara rakyat saat ini dibonsai oleh elite- elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional masyarakat dalam konteks partisipasi politik," ucap Siraj dialog interaktif yang berlangsung di kafe Kopi Kitri, Ciamis, Jumat, 29 Juli 2022.

Dia menyebut kenyataan politik di Indonesia dikala ini sedikit membagikan ruang yang lebih demokratis kepada warga selaku subjek pemegang daulat. Parpol mengesampingkan sosok- sosok yang malah banyak diseleksi rakyat.

Setali 3 duit, Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia( PMII) Ciamis, Fajar Satria memperhitungkan tercabutnya hak konstitusional warga dalam memastikan wujud yang diinginkannya di Pilpres wujud kemunduran demokrasi.

" Dalam keadaan yang demikian, bukan tidak bisa jadi rakyat cuma hendak jadi sasaran empuk mobilisasi serta manipulasi elite sebab dikira tidak memiliki kapasitas dalam mengganti keputusan- keputusan publik di tingkat elite kekuasaan," papar Fajar.

Kaitannya dengan itu, Pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia( GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat jangan cuma di bibir saja. Parpol wajib berani mengusung sosok- sosok yang betul- betul opsi rakyat bukan opsi segelintir elitenya saja.

" Walhasil, partisipasi politik rakyat berganti esensi dari perjuangan memastikan nasib jadi sebatas pemenuhan formalitas," bebernya.

Perihal seragam pula di informasikan Pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia( KAMMI) Ciamis, Sanny Slamet Sanjaya. Baginya, kecilnya kesempatan calon pemimpin nonpartai dalam mendapatkan tiket pemilu menampilkan anomali demokrasi.

" Sepatutnya demokrasi memfasilitasi peluang tiap orang buat turut berkontestasi. Tetapi, realitasnya dengan seluruh pembatasan regulasi, ditambah ekslusifnya keputusan partai malah peluang itu tertutup untuk mereka yang tidak mempunyai akses terhadap partai," ucapnya. (Redaksi)